Respon Kebijakan, Tatakelola Pandemik dan Kestabilan Sosial

Press Release – 7 Mei 2020. Kehadiran pandemi virus COVID-19 telah menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia. Respon kebijakan dan tata kelola pemerintah yang baik menjadi syarat utama untuk menangani pandemi COVID-19 saat ini untuk mengatasi pandemik dan menjaga kestabilan sosial. Berangkat dari fenomena tersebut, Insitut Pembangunan Jawa Barat Universitas Padjadjaran atau Injabar Unpad menggelar seminar daring atau webinar yang bertajuk “COVID 19: Respons Kebijakan, Tata Kelola Pengendalian dan Kestabilan Sosial” pada Kamis (7/5).

Seminar daring yang diselenggarakan melalui platform meeting buatan anak negeri CloudX Telkomsel ini membahas secara komprehensif berbagai strategi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan COVID-19. Dengan menghadirkan narasumber dari pejabat pemerintah, praktisi, pebisnis dan akademisi, seperti Dr. Hadiyanto, S.H., L.L.M. (Sekjen Kemenkeu RI), Dr. (HC) H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. (Gubernur Jawa Barat), Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M. (Bupati Kabupaten Sumedang), Irfan A. Tachrir (Direktur Telkomsel), Prof. Poppy Rufaidah, M.B.A., PhD. (Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Amerika), Dr. Bucky Wikagoe, S.Pd, M.Si. (DPRD Jawa Barat), dan Yogi Suprayogi Sugandi, S.Sos., M.A., Ph.D (Direktur Keuangan dan Administrasi Injabar Unpad). Seminar daring ini dipandu oleh Direktur Utama Injabar Unpad, Prof. Dr. Keri Lestari, M.Si., Apt.

Implementasi tata kelola yang dijalankan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi COVID-19 ini terlihat dalam beberapa kebijakan fiskal. Sekjen Kemenkeu RI, Hadiyanto, menjelaskan bahwa semua kebijakan tersebut terangkum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Dalam peraturan tersebut, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran negara untuk menjamin kehidupan seluruh warga negaranya di tengah pandemi ini.

Pemerintah juga meluncurkan beberapa stimulus seperti untuk mendukung usaha UMKM dan untuk menjaga daya beli masyarakat serta tambahan belanja untuk penanganan dampak covid-19. Perpu ini merupakan payung hukum untuk mengambil langkah strategis yang cepat dan luar biasa yang terkoordinasi untuk mengatasi covid-19.

“Ada penangguhan pajak, keringanan pinjaman bagi UMKM. Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah pasti dalam Peraturan Pemerintah tersebut agar bisa menjamin UMKM untuk bisa mempertahankan produksi dan roda industri mereka,” ujar Hadiyanto.

Adapun respon kebijakan di daerah tercermin dalam kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat memiliki 5 strategi untuk melawan COVID-19 yang telah diapresiasi oleh UNDP. Lima strategi tersebut adalah proaktif, transparan, ilmiah, inovatif, dan kolaboratif. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan dalam paparannya bahwa Pemerintah Jawa Barat senantiasa menggunakan sudut pandang ilmiah dalam pengambilan keputusan. Salah satu contohnya adalah dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seluruh Provinsi Jawa Barat yang dilakukan berdasarkan data statistik.

“Kita tidak ada pertimbangan politik politik dalam penerapan PSBB. Kita punya rumus sendiri dan terbukti secara scientific bahwa PSBB dapat menghambat penyebaran Virus Corona,” jelasnya.

Berita baiknya adalah terjadi penurunan angka pasien yang dirawat di RS, penurunan angka kematian dan peningkatan angka kesembuhan dibandingkan bulan lalu.

Akan tetapi, Pemerintah Jawa Barat tetap mengalami kendala dalam menjalankan strategi menyalurkan bantuan untuk menjaga kestabilan sosial yaitu persoalan akurasi data, dan beberapa skema bantuan yang turunnya tidak bersamaan. Validitas data menjadi kendala utama untuk penyaluran bantuan kepada 38 juta warga Jawa Barat yang mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah. Menurut Ridwan Kamil, hal ini terjadi karena tidak adanya sinkronisasi dalam kegiatan survey yang dilakukan oleh pemerintah.

“BPS punya survey sendiri, Kemensos punya survey sendiri, Kementerian Desa juga punya survey sendiri. Itu jadi salah satu masalah di Indonesia yaitu ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah.”

Selaku Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berharap adanya solidaritas antar warga Jawa Barat agar dapat melalui masa sulit ini bersama. Ia ingin mengubah narasi pembatasan sosial menjadi program solidaritas sosial.

“Solidaritas bersama dalam rangka bulan suci Ramadhan. Mari kita bela negara sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang punya ilmu membantu dengan ilmunya. Yang punya dana, bantu dengan dananya ataupun membatu dengan tenaga,” terangnya. Ia juga sangat berharap para akademisi seperti Injabar Unpad dapat membantu Pemerintah Jawa Barat untuk membantu memberikan solusi terhadap situasi pandemik ini dan langkah yang perlu diambil setelah Pandemi ini selesai.

Dalam tataran pemerintah daerah kabupaten/kota, implementasi respon kebijakan dimasa pandemi ini bertumpu pada sinergi antar semua komponen. Bupati Kabupaten Sumedang, Dony Ahmad Munir Dony menjelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang mengajak seluruh instrumen yang ada di Kabupaten Sumedang untuk menyumbangkan kemampuan terbaiknya dalam menangani COVID-19.

“Kami harus kompak. Salah satu strategi kami adalah mobilisasi dan sinkronisasi seluruh modal sosial yang Pemerintah Sumedang punya. Pimpinan daerah melalui forkominda, akademisi, hingga Ketua RT dan Ketua RW harus kompak untuk melawan Virus Corona.”

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengoptimalisasikan penggunaan e-office, mengendalikan work from home melalui aplikasi MARKONAH (Mari Bekerja dari Rumah), serta akuntabilitas kinerja (SAKIP) pada masa dan pasca pandemi. Bupati Sumedang menerangkan bahwa seluruh kebijakan yang Ia ambil adalah hasil sinergi dengan akademisi dan berdasarkan sudut pandang ilmiah. Salah satunya adalah aplikasi AMARI atau Aplikasi Mawas Diri, aplikasi deteksi dini mandiri gejala virus COVID-19.

“Aplikasi tersebut adalah hasil sinergi kami dengan akademisi dari Universitas Padjadjaran. Kami ingin seluruh kebijakan kami teruji secara scientific.Maka dari itu, dibutuhkan evaluasi dari akademisi dalam pelaksanaannya,” jelas Dony.

Kekompakan menjadi kata kunci Pemda Kab Sumedang dalam mengatasi pandemik ini
Sinergi dari pihak Swasta ditunjukkan oleh PT. Telkomsel. Lewat paparan Irfan Tachir selaku Direktur Telkomsel, pihaknya telah memberikan sumbangsih nyata terhadap masyarakat Indonesia selama masa Pandemi Covid-19 ini berlangsung, terutama ketika seluruh kegiatan difokuskan di rumah.

Salah satunya adalah peluncuran platform untuk melakukan meeting secara online yang menjadi salah satu gaya baru di masyarakat saat pandemi ini berlangsung, yaitu CloudX. Disamping itu, CloudX juga mendukung program pemerintah dalam program larangan mudik lebaran selama pandemi ini berlangsung. Telkomsel mencetuskan program E-Lebaran, di mana sanak saudara di kampung halaman bisa melepas rindu via meeting di CloudX.

“Program tersebut sudah memasuki tahap uji coba. Kita sudah lakukan di dua titik, yaitu Desa Merden, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara dan Desa Kadilangon, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten,” terang Irfan.

Direncanakan program e-lebaran akan diinisiasi Injabar bekerjasama dengan telkomsel untuk mendukung program tidak mudik tapi silaturahmi dapat terjalin dengan menggunakan platform digital dan memberdayakan pemuda/karang taruna setempat untuk operasionalisasinya, sehingga turut memberikan inovasi bisnis baru di masa pandemik ini. Program ini diharapkan turut menjadi solusi untuk menjaga kestabilan sosial dan mendukung PSBB dengan tidak mudik.

Peran Injabar dalam Masa Pandemi Virus Covid-19

Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Rina Indiastuti, S.E., MSIE dalam sambutan seminar daring ini menuturkan bahwa Ia mendorong Universitas Padjadjaran untuk mengambil peran melalui Injabar. Melalui seminar daring ini, Injabar mengambil peran sebagai edukator yang memberikan pemahaman dan membangun rasa solidaritas dari masyarakat khususnya Jawa Barat terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 ini.

Saat ini, Injabar Unpad tengah mengkaji mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah akibat pandemi COVID-19. Injabar menganalisis keterbatasan anggaran merupakan salah satu masalah yang dihadapai Jawa Barat dan seluruh daerah lainnya di Indonesia.

“Kajian tersebut sudah kami gambarkan dalam bentuk Model dan akan siap untuk diujicoba. Uji Coba pertama Insya Allah akan dilakukan di Kabupaten Sumedang,” terang Yogi.

Disamping itu beberapa inovasi solusi yang berbasis kolaborasi untuk model kebijakan di masa pandemik, model komunikasi di masa krisis dan model ekonomi komunitas sebagai solusi beberapa permasalahan yang menyangkut kestabilan sosial telah selesai dikaji dan siap diimplementasilkan sesuai karakter masyarakan dan potensi daerah.

Bucky Wikagoe yang hadir jg sebagai pembahas menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya sinergitas dalam implementasi program untuk mengatasi dampak pandemik serta program ketahanan pangan keluarga . Hal senada disampaikan Prof Poppy Rufaidah yang turut memberikan masukan dari posisinya yang berkedudukan di Washington DC sebagai Atdikbud Kedubes RI untuk Amerika, Poppy menyampaikan Respon pemerintah Amerika dalam mengatasi pandemik yang menitik beratkan pada riset penemuan vaksin dan obat selain program penyangga kestabilan sosial untuk masyarakat.

Terakhir disimpulkan Prof Keri sebagai moderator webinar ini bahwa Respon kebijakan Pemerintah pusat dengan berbagai stimulus kebijakan yang diprogramkan memerlukan koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, sehingga program tersebut bermanfaat dengan baik. Kata kuncinya adalah validasi data, management komunikasi dimasa krisis serta kekompakan dalam mengawal implementasi berbagai kebijakan sebagai respon terhadap kondisi pandemik ini,#

Video rekaman di channel youtube injabar unpad.

Narahubung
Anwar Sani
Humas Injabar
+628112121899
[email protected]